daunmedia.dking.id – Jika ada satu nama yang patut mewakili suara masyarakat NTT di Senayan, dia adalah Drs. Alexander Ena, M.Si. Pengalaman keterlibatannya dalam berbagai organisasi sebagai aktivis, akademisi serta politisi membuat dia memahami problem yang dialami masyarakat dan bagaimana memperjuangkannya di DPR RI.
Lahir di Lamma, Alor, 21 April 1964, Alex Ena sudah menunjukkan bakat kepemimpinan sejak masa pendidikan. Semasa kuliah, dia adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang, dan bahkan pernah menjadi pengurus pusat GMKI.
Selama mengabdi sebagai dosen di Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, ia tidak hanya aktif dalam dunia kampus tetapi juga terlibat dalam organisasi masyarakat dan gereja. Ia pernah menjadi Ketua DPD Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Provinsi NTT dan juga anggota Majelis Gereja Masehi Injili di Timor.
Selain itu, ia juga dipercaya menjadi Ketua DPD PIKI NTT (Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur). Melalui wadah itu ia selalu memberikan pandangan tentang berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
Pada tahun 2014, ia terpilih menjadi anggota DPRD NTT. “Sejak dulu saya selalu berpikir apa yang bisa saya buat untuk masyarakat NTT. Kalau saya hanya berada di universitas, saya tidak bisa berbuat banyak. Maka saya memutuskan untuk masuk dunia politik,” ujar Alex.
Kali ini, Alex Ena memutuskan untuk maju menjadi calon anggota DPR RI periode 2024-2029 Partai Perindo dari daerah pemilihan NTT 2 yang meliputi Pulau Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Pulau Sumba. Bekal pengalamannya sebagai aktivis, akademisi, dan politisi membuat dia memahami betul pergumulan masyarakat NTT, pemerintah, dan gereja.
Beberapa di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, stunting, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta yang infrastruktur dan pelayanan publik yang belum maksimal. Menurut data Badan Pusat Statistik, per September 2022, persentase penduduk miskin di NTT sebesar 20,23 persen, hanya lebih baik dari Papua dan Papua Barat.
Ia juga menyebut IPM Provinsi NTT yang berada di urutan kedua dari terakhir yakni 65,90, hanya terpaut 0,01 persen dari Papua Barat yang berada di posisi terakhir dengan nilai 65,89. Padahal 5 tahun lalu NTT dalam posisi yang juga sama tetapi dengan selisih yang masih jauh.
Selain itu, infrastruktur di banyak daerah di NTT, terutama di wilayah Pulau Timor yang notabene adalah wilayah sabuk merah karena berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste masih jauh dari harapan.
“Kalau kita berjalan melingkari Kabupaten Kupang saja, itu begitu sulit. Padahal itu berbatasan langsung dengan Oekusi, Timor Leste. Begitu juga dengan banyak daerah di wilayah TTU, Belu, Malaka yang juga berbatasan langsung dengan Timor Leste,” ujar Korwil Pemenangan NTT DPP Partai Perindo itu.
Problem-problem inilah yang menurutnya harus disuarakan dengan lantang di DPR sehingga provinsi NTT juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik lagi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi masyarakat miskin di NTT.
Dan berdasarkan pengalamannya sebagai anggota DPRD NTT, persoalan-persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan anggaran dan kebijakan pemerintah provinsi. Karena bagaimanapun pendapatan asli daerah (PAD) NTT tidak seberapa jika dibandingkan dengan berbagai kebutuhan dan persoalan yang ada.
“Perlu dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan itu. Dan itu harus diperjuangkan, disuarakan setiap saat oleh 13 orang anggota DPR yang mewakili masyarakat NTT di Senayan,” ujarnya.
Dengan segudang pengalaman sebagai aktivis, akademisi, dan politisi yang memahami persoalan dan kebutuhan masyarakat NTT ia berjanji akan bersuara dengan lantang memperjuangkan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat di DPR RI.
Karena itu, ia mengharapkan dukungan dari masyarakat NTT, terutama dari pemilih di daerah pemilihan NTT 2, yakni Pulau Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Pulau Sumba. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dalam politik uang dan politik identitas. Menurutnya, politik uang dan politik identitas hanya akan memperburuk situasi dan tidak akan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menjalankan perjuangan politik yang bersih, transparan, dan mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
“Para politisi yang menggunakan uang untuk memenangkan dirinya dia, ketika terpilih merasa bahwa transaksi sudah selesai. Dia tidak berpikir apa yang harus dia perjuangkan di sana. Dia akan akan datang lagi lima tahun lagi. Satu suara kita sangat berarti untuk perubahan kita ke depan. Sehingga jangan sampai kita dibeli dan kemudian ditinggalkan,” pungkas Alex.
Baginya, kontestasi politik bukan hanya sekadar memenangkan suara rakyat. Namun lebih dari itu bagaimana menjalankan amanah rakyat dengan baik dan menghasilkan kinerja nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dukungan dari masyarakat NTT, terutama dari dapil NTT 2, menjadi sangat penting bagi perjuangan politiknya.
